Selayang Pandang Sayur Mayur Hari Tani

136

Topoyo, Lensakhatulistiwa.com-Hari Tani Nasional jatuh pada setiap tanggal 24 September pertahunnya sebagai pengingat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) oleh Presiden Soekarno pada saat itu.

Bahasan secara teoritik dan kajian ilmiah serta berbasis penelitian terkait agraria secara regulasi serta nasib petani kita telah banyak tertuang dalam altar-altar ilmu di seluruh pelosok nusa dan tersuguh untuk semua kalangan yang dilakukan oleh banyak pihak yang memiliki kepedulalian terhadap kondisi pertanian kita secara nasional seperti para ahli yang terkonsentrasi pada pertanian atau kebijakannya, kalangan aktivis dan lainnya lagi. Tentu itu sangat kita syukuri karena memudahkan kita untuk mengetahui dan mempelajari perkembangannya dari mulai sistem hingga tata kelola dan penerapannya.

Pada saat yang sangat monumental dan sarat perjuangan ini, saya hanya ingin berbagi sedikit buah pikir yang sederhana dan mungkin bahkan dari tingkat terbawah. Saya ingin mengajak kita semua kembali merenungi bahwa tegaknya tulang punggung kita untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan sampai jalan-jalan hari ini tidak lepas dari tetesan keringat para petani kita di ladang-ladang mereka baik yang luas maupun yang sesak karena terhimpit berbagai hal yang kasat maupun samar, maka sebaiknya kita bahu-membahu dalam mendukung dan andil dalam memperjuangkan perbaikan nasib kaum tani kita yang sangat berjasa pada negeri ini.

Sebagai referensi untuk saya pribadi dan kita semua, bahwa secara singkat sejarah Pertanian di Indonesia yang sempat tertuang dalam kutipan Pikiranrakyat-bandungraya.com yang dimulai pada era Abad ke-19 yaitu mencakup beberapa momen substansial yang mempengaruhi berjalannya poros sejarah regulasi pertanian kita.

1811-1816: diberlakukannya Sistem pajak tanah yang dikenalkan oleh Raffles.
1830-1870: Era Tanam paksa (cultuur stelsel) yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20 persen) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila.
1870: Lahirnya hukum agraria kolonial yang tertuang dalam Agrarische Wet 1870. Dampak dari hukum kolonial terhadap rakyat tani Indonesia, hanya menghadirkan sejarah kelam kemelaratan, kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan.

Dalam bahasannya tentu beberapa penanda waktu dan tokok-tokoh yang terlibat di sana kita dapat melihat lagi atau kembali merefleksi serta mempelajari tentang bagaimana hingga sekarang ini sampai pada kita. Sebagai kaum muda intelektual negeri tentu kita harus menajamkan pisau analisa kita agar tidak terjebak oleh konsep-konsep non-pribumi yang membuat kita terjerembab pada liang kemerosotan moral dan ide hingga merancuhkan sistem regulasi kita jika salah dalam menelaah referensi-referensi sejarah yang tersuguhkan saat ini.

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang saat itu didampingi oleh Wakilnya Muh. Jusuf Kalla tahun 2014-2019, reforma agraria dan kedaulatan pangan telah dimuat dan tertuang jelas sebagai program prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas). Selanjutnya program reforma agraria dan kedaulatan pangan pun kembali dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan pak Presiden, bersama Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, tahun 2019-2024. Dan kita akan terus mengikuti perkembangan serta menunggu hal luar biasa atau dampak besar apa akan diterima oleh para kaum tani kita atas kebijakan tersebut.

Akhirnya dengan niat tulus berbakti untuk negeri, semoga mata kita tetap terjaga, tangan kita tetap terkepal kuat, tekad kita tetap kokoh dan optimis untuk berjuang pada poros yang tepat untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Hidup petani Indonesia !!!
Sahdan Pakkamba.

*/Adhi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here