Janji Manis Tanpa Bukti Pemerintah Demi Lancarkan Pembangunan Jembatan Kembar Topoyo

248

TOPOYO, Lensakhtulistiwa.com – Jembatan kembar Topoyo yang tengah dalam proses pembangunan menjadi luka bagi rakyat yang bermukim di sekitar. Rakyat yang tergusur dari tempat tinggalnya merelakan tanah mereka dibanguni jembatan atas hasil pembicaraan dengan pemerintah setempat yang berjanji akan memberikan ganti rugi atas tanah dan rumah mereka tapi sampai sekarang masih saja ada dari mereka yang harus menelan ludah krn harapan palsu, bersabar sambil menunggu kapan janji ganti rugi tersebut terealisasi.

Berdasarkan keterangan warga bahwa awalnya pak Kapolres Mamuju Tengah mendatangi mereka dan menjelaskan bahwa akan diadakan penggusuran, setelah pembicaraan berlangsung beberapa waktu dan belum juga menemukan titik temu maka pihak warga dengan meminta didampingi oleh salah satu organisasi pemuda melakukan pertemuan dengan dihadiri oleh beberapa orang mewakili instansi masing-masing yang terkait.

Pertanggal 30 maret 2020 telah dilakukan sebuah pertemuan di Sapo Kopi dengan dihadiri oleh Pak Yahya selaku Kadis PU Kab.Mamuju Tengah mewakili pemkab mamuju, selanjutnya Pak Hj. Marsudi selaku Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah, Kasat Intel Sayuti yang mewakili Polres Mamuju tengah dan Mustari masyarakat selaku korban penggusuran yang didampingi oleh ketua Tameng Rakyat Konsisten dan Sigap (TRANSISI) Sahdan Pakkamba. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa penggusuran dapat dilanjutkan dan pembangunan jembatan kembar dapat dilakukan karena pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada warga terdampak berupa 6 unit BTN (hak milik), 8 ha lahan transmigrasi (hak milik) dan timbunan rumah warga.

Setelah menunggu lama, realisasi dari kesepakatan lalu pun belum ada. Hingga hari 1 tiang jembatan sudah tertancap kokoh di salah satu posisinya. Warga resah lalu berlanjutlah inisiatif pertemuan kedua yakni warga dan para aktivis sosial ingin mememui pak Yahya selaku pemerintah yang melontarkan janji ganti rugi untuk ditagih, dengan mendatangi kantornya pada tgl 21 september 2020. Namun pertemuan tidak dapat dilakukan karena pak kadis tidak ditempat.

“Seolah warga menerima kesan ada saling melempar bola mati di kubuh pemerintah dan ingin lepas tanggung jawab serta melupakan janjinya. Bagaimana nasib rakyat selanjutnya? Apakah akan ada kebohongan lagi? Ataukah justru akan ada solusi yang baik yang diharapkan bersama untuk masyarakat sebagai korban? Kami akan senantiasa mendampingi masyarakat dan mengupayakan agar hak-hak rakyat dapat dikembalikan dengan baik dan sebagaimana mestinya” tegas Sahdan Pakkamba.*/Mul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here